IAIN Palangka Raya – Sejumlah langkah dilakukan dalam rangka memenuhi catatan auditor dan temuan laporan hasil pemeriksaan dari Irjen dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam beberapa kali pemeriksaan. Salah satunya adalah dalam hal pengelolaan aset Barang Milik Negara (BMN). Penyerahan sertifikat tanah ini dilaksanakan di Aula Pascasarjana (01/03/2021).
Acara ini dihadiri oleh beberapa pejabat diantaranya Kepala Biro Keuangan dan BMN Setjen Kementerian Agama Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Tengah, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, Kepala Kepala Badan Pertanahan Nasional dan ATR Kota Palangka Raya, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelola Masjid Raya Darussalam dan beberapa pejabat lainnya.
Kementerian Agama Kalimantan Tengah memiliki 20 Ha tanah yang terletak di Jalan G. Obos Palangkaraya. Lahan seluas 20 hektar tersebut akhirnya dibangun menjadi Komplek Islamic Centre. Pada akhirnya, sertifikat lahan tersebut dipisah menjadi Masjid Raya Darussalam Palangka Raya seluas 46.917 meter persegi milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, kepada IAIN Palangka Raya seluas 99.900 meter persegi, dan sisanya milik Kementerian Agama Kalimantan Tengah. Penyerahan sertifikat tanah ini diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Tengah H. Abd. Rasyid kepada Rektor IAIN Palangka Raya Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag dan Kepala Bidang Aset dan Audit BKAD Pemprov Kalteng Yuyun Wahyudi.
Kepala Biro Keuangan dan BMN M. Ali Irfan mengapresiasi kegigihan Rektor IAIN Palangka Raya, Kakanwil Kemenag Kalteng, dan jajaran Pemprov Kalteng dalam memperjuangkan pemecahan aset tanah yang telah diperjuangkan selama 13 tahun. “Dengan selesainya pemecahan ini, maka tidak ada lagi temuan BPK terkait sewa menyewa antara IAIN dengan BRI dan temuan aset pemda yang dibangun diatas tanah bukan hak milik,” ungkap Ali Irfan. Kakanwil Kemenag Kalteng turut mengucapkan terima kasih atas dukungan dan pelayanan dari instansi terkait seperti KPKNL, serta dukungan penuh Biro Keuangan dan BMN Kemenag pusat. (MA)
