Palangka Raya – Tim advokat yang tergabung dalam Pusat Kajian Bantuan Hukum (PKBH), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya turut terlibat mendampingi Adv. Wikarya F. Dirun,S.H., M.H. dalam memenangkan praperadilan kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) mantan pejabat Kabupaten Katingan, H. Jainudin Sapri. Dalam inti putusan praperadilan yang dibacakan oleh Hakim Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., didampingi panitera pengganti, Hendy Pradipta, S.H., pada persidangan terbuka untuk umum di PN Kasongan (Senin, 13 September 2021) dinyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap H. Jainudin Sapri tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup, tidak sah dan batal demi hukum serta todak berlaku mengikat.
Wikarya F. Dirun, S.H., M.H., selaku kuasa hukum H. Jainudi Sapri, menegaskan bahwa surat perintah penyidikan terhadap kliennya tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup, tidak sah dan batal demi hukum serta tidak berlaku mengikat. Sehingga, secara otomatis, penangkapan, penahanan dan penahanan lanjutan juga tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup, tidak sah dan batal demi hukum serta tidak berlaku mengikat. Serta, hal terpenting dalam putusan praperadilan ini adalah hakim memerintahkan pihak Termohon yakni Kejari Kasongan untuk segera membebaskan kliennya dari dalam tahanan.
Keterlibatan tim advokat PKBH Fakultas Syariah, IAIN Palangka Raya sebagai advokat pendamping dalam memenangkan praperadilan ini tentu menjadi pengalaman berharga. Dekan Fakultas Syariah, Dr. H. Abdul Helim, M.Ag., berharap agar ke depannya, Pusat Kajian dan Bantuan Hukum ini mampu terus terlibat aktif bantuan-bantuan hukum dalam setiap perkara yang masuk.
