IAIN Palangka Raya – Sebanyak 30 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) siap beroperasi, tujuh di antaranya berasal dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Maka dari itu Kementerian Agama Republik Indonesia dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mengundang beberapa lembaga untuk silaturahmi dan temu konsultasi LPH dengan Komisi Fatwa MUI se-Indonesia sekaligus Pengerahan Sertifikat Akreditasi LPH.
Rabu (26/10), Rektor IAIN Palangka Raya, Dr. H. Khairil Anwar beserta Dr. Atin Supriatin, MPd dan Dr. Jumrodah, S.Si., M.Pd (Tim Lembaga Pemeriksa Halal) IAIN Palangka Raya berangkat ke Jakarta guna penyerahan sertifikat akreditasi LPH. Tiga agenda utama dalam pertemuan tersebut diantaranya Penyerahan Sertifikat Akreditasi LPH, Silaturahmi dan Temu Konsultasi LPH dengan Komisi Fatwa MUI dan Pembahasan Alur dan Format Laporan Hasil Pemeriksaan LPH.
Tentu IAIN Palangka Raya patut berbangga. Pasalnya, IAIN Palangka Raya menjadi satu-satunya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) berbentuk IAIN yang diberi kepercayaaan mendapatkan sertifikat akreditasi LPH dari Kementerian Agama RI selain 7 PTKIN lain dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang sudah maju di Indonesia.
Adapun yang menerima sertifikat halal antara lain YPM Salman ITB, Hidayatullah, Balai Pengembangan Produk dan Standarisasi Industri Pekanbaru, Universitas Brawijaya, Universitas Hasanuddin, Bersama Halal Madani, Balai Sertifikasi, Kajian Halalan Thayyiban Muhammadiyah, Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Ambon, UIN Sunan Gunung Djati, Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Banjarmasin, Quality Syariah Banten, Global Halal Indoensia, Institut Pertanian Bogor, Balai Besar Kulit Karet dan Plastik Kementerian Perindustrian Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, LPH Mujahidin, Equitrust Lab, Yayasan Baslan Hugo Trea, Yayasan Rumah Sakit Islam, UIN Sultan Thaha Jambi, Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan Mineral Logam dan Maritim Makassar, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Raden Fatah Palembang dan UIN Walisongo Semarang.
“LPH diharapkan semakin kompetitif dalam menjalankan sertifikasi halal karena Kementerian Agama menargetkan 10 juta produk halal di 2022 dan pihak Kementerian Agama mengembangkan sertifikasi ke 58 PTKIN,” ungkap Sidik Sisdianto selaku Plt. Kepala Pusat Kerja sama dan Standarisasi Halal.
Sebagai informasi, berdasarkan UU Nomor 33 tahun 2014, terdapat tiga aktor utama dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. Pertama, BPJPH sebagai regulator sekaligus penerbit sertifikat. Kedua, LPH sebagai pemeriksa kehalalan produk. Ketiga, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pihak yang berwenang menetapkan kehalalan produk. (MA)