IAIN Palangka Raya – (04/06) Fakultas Syariah menggelar acara kuliah dosen tamu dengan tema “Hak-Hak Konstitusional Keagamaan Warga Negara Indonesia dalam UUD NKRI 1945”. Acara ini dihadiri oleh mahasiswa, dosen, dan pihak-pihak terkait di lingkungan kampus.
Narasumber dalam acara ini adalah Prof. Dr. K.H. Muhammad Amin Suma, S.H., M.H., M.M., seorang guru besar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Umum HISSI (Himpunan Ilmuan dan Sarjana Syariah Indonesia), sebuah organisasi yang berfokus pada pengembangan ilmu syariah di Indonesia.
Dalam kuliahnya, Prof. Amin Suma membahas secara mendalam tentang hak-hak konstitusional keagamaan yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, sebagaimana diatur dalam UUD NKRI 1945, “Pengakuan dan perlindungan terhadap kebebasan beragama dan beribadah sebagai salah satu nilai dasar dalam negara Indonesia yang pluralis adalah hal yang wajib dijunjung tinggi.”
“Negara memang telah menghasilkan banyak produk undang-undang yang berurusan dan berisian dengan hak hak konstitusional keagamaan warga negara termasuk pengundangan sejumlah hukum Islam (syariah) dalam berbagai bidang, namun dalam kenyataannya tetap saja masih belum mencukupi.”
Beliau melanjutkan, “Di sinilah letak arti penting dari kehadiran fatwa para ulama Indonesia yang secara orgnaisatoris dan administratif diakui sah oleh negara maupun pemerintah. Salah satunya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang tersebar di semua wilayah hukum NKRI mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah”.
Pada acara tersebut beliau merekomendasikan untuk memasukan mata kuliah Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke dalam kurikulum dan/atau silabusnya demi penambahan wawasan keilmuan pada satu sisi dan pengetahuan kekinian pada sisi yang lain. Teruatama dihubungkan dengan huruf I = Islam yang melekat pada UIN, IAIN dan STAIN. (ma/yy)
